JAKARTA – Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani menegaskann, perekonomian Indonesia belum overheating . Masih banyak ruang bagi pasar modal Indonesia untuk bertumbuh oleh karena China dan India sudah tak lagi dilirik.

“Capital inflow ke China sudah kebanyakan sehingga ditahan, supaya nilai tukar mata uang tak makin kuat Maka, ketika ada arus modal keluar dari China, mau tak mau larinya ke Indonesia, karena inflasi di India sudah mencapai 8,89 persen. Bursa efek Indonesia harus siap-siap kemasukan banyak modal,” kata Aviliani, Selasa (19/7/2011) di the 7th Annual Capital Market Update 2011, yang digelar Citi Indonesia Securities and Fund Services.

“Harusnya, lebih banyak lagi perusahaan Indonesia yang go-public sehingga ruangnya makin besar untuk investasi,” kata Aviliani. Hingga 8 Juli 2011, berdasarkan data Bapepam-LK, ada 13 perusahaan yang sudah go-public, dengan dana yang dihimpun mencapai Rp 11,23 triliun.

Tigor Siahaan selaku Chief Country Officer untuk Citi Indonesia juga mengatakan, kondisi di Eropa justru melapangkan jalan tumbuhnya pasar modal Indonesia. ” Ekonomi Eropa tak kondusif, sehingga banyak fund manager tertarik menjadikan Indonesia sebagai tempat berinvestasi,” kata dia.

Di Amerika, pelemahan ekonomi masih terjadi, dan kata Aviliani, dapat terus berlanjut antara 4-5 tahun ke depan. ” Kondisi itu diperburuk dengan lonjakan inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat. Bahkan, hal itu akan memperburuk kinerja konsumsi swasta dan investasi di Amerika,” kata dia.

Ditambahkan Aviliani, jangan heran bila investor dari Amerika akan kembali menyerbu pasar modal di Indonesia. Karena investor Amerika pun senantiasa mencari pasar terbaik untuk mengakumulasikan keuntungan dalam berinvestasi.

Sumber: KOMPAS.com

JAKARTA — Sebanyak 60.000 desa akan menerima manfaat dari bantuan Bank Dunia untuk Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan IV senilai 531 juta dollar AS. Ini adalah salah satu bagian dari program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia.

“PNPM telah berhasil memberdayakan masyarakat untuk memastikan bahwa dana pembangunan digunakan untuk prioritas lokal. PNPM memberikan suara dan kuasa dalam pengambilan keputusan. Program ini juga mengajarkan masyarakat tentang akuntabilitas dan melatih mereka untuk menuntut transparansi dari pejabat pemerintah,” kata Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, dalam siaran pers yang dipublikasikan di Jakarta, Jumat (15/7/2011).

Dalam pelaksanaanya, masyarakat paling miskin di wilayah pedesaan dan perkotaan diberi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan diberdayakan untuk menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri.

Pinjaman dari Bank Dunia ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan BLM dan bantuan implementasi untuk sekitar 5.000 kecamatan. PNPM Mandiri Pedesaan IV akan dilaksanakan dengan landasan pengalaman sebelumnya. Program ini akan memberdayakan masyarakat desa dalam mengidentifikasi dan menerapkan prioritas pembangunan lokal.

Masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pembangunan infrastruktur. Program ini juga melatih masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang bersifat inklusif serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana. “Selama dua tahun ke depan, pinjaman Bank Dunia ini akan memberi kontribusi pada anggaran tahunan pemerintah untuk program PNPM pedesaan, yakni sebesar 1,3 miliar dollar AS. Pinjaman ini akan ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pemerintah lokal dan infrastruktur, seperti jalan-jalan desa, air bersih, dan sistem drainase,” ujar Koeberle.

Sumber: KOMPAS.com

PALANGKARAYA — Kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang digagas dan dijalankan 15 tahun lalu sudah harus dikaji ulang secara cermat dan menyeluruh.

“Sebab, sudah banyak kebijakan mendasar yang menyertainya, seperti adanya otonomi daerah dan pergantian kabinet,” ujar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika tampil sebagai pembicara dalam rapat kerja nasional Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP Kapet), Rabu (13/7/2011) malam, di Hotel Luwansa, Palangkaraya.

Rapat kerja itu dibuka Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, dan dihadiri pejabat setempat dan para perwakilan pengelola Kapet. “Evaluasi tingkat keberhasilannya dan identifikasi masalah-masalahnya, lalu fokus menyelesaikannya,” ujar Jusuf Kalla.

Perubahan mendasar yang terjadi adalah otonomi daerah sehingga daerah harus lebih besar perannya. Namun, intinya adalah pembangunan infrastrukturnya.

Dalam perjalanan, ada lagi kawasan ekonomi khusus, yang wilayah jangkauan pengembangannya lebih khusus dan lebih kecil lagi. “Wilayah lebih kecil dan terisolasi,” katanya.

Terakhir, menurut Jusuf Kalla adalah pemerintah rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dengan konsep koridor-koridor. “Jadi, aturan, wilayah, jangan sampai tumpang tindih dan kita bicara berulang-ulang, padahal yang dipersoalkan hal dan wilayah yang sama,” katanya.

Sumber: KOMPAS.com

JAKARTA. Pemerintah pusat mencatat sebagian besar pemerintah kabupaten/kota menghabiskan anggaran daerah untuk belanja pegawai. Karena itu, pemerintah pusat sangat serius untuk mengkaji moratorium penerimaan pegawai negeri sipil.

Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 116 pemerintah kabupaten/kota yang menghabiskan 60% anggaran daerah untuk belanja pegawai. Selain itu, ada 294 pemerintah kabupaten/kota yang menghabiskan 50% anggaran daerah untuk belanja pegawai.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai fakta tersebut tidak sehat bagi pembangunan daerah. Karena itu, dia bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangna terus mengkaji masalah ini.

Gamawan sendiri mengaku terus menghimpun data pegawai negeri sipil terutama soal distribusi penempatan yang tidak merata. “Kalau dilihat dari rasionya 2,4 sampai 2,5% tidak terlalu tinggi. Namun yang jadi persoalan distribusi itu merata atau tidak. Ini yang saat ini kita data sampai ke situ lebih rinci lagi,” jelasnya, Rabu (13/7).

Langkah moratorium penerimaan PNS sebelumnya diajukan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Sebab, dia menilai penambahan PNS membebani anggaran negara. Untuk diketahui saja total usulan kebutuhan pegawai tahun 2011 mencapai 665.518 orang.

Sumber: KONTAN.co.id

Bank Indonesia mempertimbangkan akan mengalihkan cadangan devisa dari yang semula dalam bentuk dollar Amerika Serikat menjadi logam mulia, yaitu emas. Dalam artian, cadangan devisa dalam bentuk emas akan lebih besar.

“Kemungkinan itu ada, tetapi butuh pengkajian yang mendalam,” ujar Deputi Gubernur BI Ardhayadi Mitroatmodjo, Kamis (21/4/2011).

Sebagai otoritas moneter, BI mengakui, cadangan devisa dalam bentuk dollar memiliki risiko yang lebih besar. “Apalagi nilainya sangat berfluktuasi, sangat sensitif terhadap isu global,” jelas dia.

Mengutip data BI, per Maret 2011, cadangan emas yang digenggam bank sentral naik 1,51 persen menjadi 3,34 miliar dollar AS dari bulan sebelumnya yaitu 3,29 miliar dollar AS. (Nina Dwiantika, Dyah Megasari/Kontan)

Sumber: KOMPAS.com

Indonesia perlu mewaspadai arus balik modal asing (reversed capital inflow) pasca berakhirnya kebijakan uang longgar (quantitave easing-QE) yang diterapkan Bank Sentral Amerika Serikat.

“Bank sentral Indonesia perlu menyiapkan cadangan devisa sebagai antisipasi untuk meredam gejolak pasar uang jika tiba-tiba terjadi penarikan portofolio asing,” ujar Ekonom Merril Lynch Chua Hak Bin dalam perbincangan dengan Kompas, Selasa (28/6/2011).

The Fed, Bank Sentral AS, mulai menerapkan QE tahun lalu dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi negara Paman Sam yang ambruk akibat krisis finansial 2008. Pada prinsipnya QE dilakukan dengan seolah-olah ada penambahan uang milik bank sentral. Uang maya tersebut kemudian bergerak ke perbankan dan pasar modal melalui pembelian aset berupa saham, obligasi korporat, maupun obligasi pemerintah.

Langkah bank-bank sentral melakukan QE ini tidak terlalu bermasalah selagi pelaku pasar dan pengguna uang pemerintah tersebut masih mempercayainya. Masalahnya adalah ketika hal ini semakin sering dilakukan – maka nilai mata uang dari negara tersebut akan terus tergerus dengan cepat dan merugikan siapapun yang memegangnya.

Hak Bin mengatakan negara-negara emerging market di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Thailand menikmati derasnya masuknya modal asing yang luar biasa dalam dua tahun terakhir. “Laju capital inflow mencapai empat kali lipat dibandingkan sebelum masa krisis, Ini mengkhawatirkan. Kepemilikan asing atas surat berharga negara milik pemerintah Indonesia sudah mencapai 30,6 persen,” kata Hak Bin.

Posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai 100 miliar dollar AS dinilai cukup kuat untuk mengatasi goncangan. Cadangan itu diperlukan untuk menopang rupiah agar tidak jatuh terlalu dalam jika terjadi arus modal keluar dalam jumlah besar.

Sumber: KOMPAS.com