63 Tahun BPK RI ”BPK Tingkatkan Sinergi untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas”
January 27th, 2010
Jakarta, Senin (18 Januari 2010) – Pada usianya yang ke-63, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bertekad memantapkan independensi, integritas, dan profesionalisme BPK RI untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Rangkaian peringatan 63 tahun BPK RI dimulai dengan family gathering pada Minggu, 17 Januari 2010 di Gedung BPK. Selanjutnya, pada hari ini, dilakukan upacara peringatan HUT BPK dengan inspektur upacara Ketua BPK, Hadi Poernomo.
Peringatan HUT tidak berhenti pada aspek seremonial. Peringatan 63 tahun BPK akan dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan sinergi antara Lembaga Negara dengan Lembaga BPK RI dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui tugas pemeriksaan yang dilakukan BPK RI sesuai amanat konstitusi.
Hari lahir BPK sendiri sebenarnya jatuh pada tanggal 1 Januari. Namun rangkaian kegiatan peringatan 63 tahun tersebut diselenggarakan sampai akhir Januari. Selain dengan upacara peringatan HUT, ulang tahun BPK tahun ini diperingati dengan kegiatan syukuran, aksi sosial, journalism award, juga forum BPK Mendengar yang merupakan sarana BPK untuk menggali informasi mengenai pandangan dan penilaian stakeholders terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. Seluruh kegiatan tersebut terkait dengan upaya mendorong percepatan penegakan pemerintahan bersih dan tata kelola keuangan negara yang baik.
Peringatan 63 tahun BPK kali ini memiliki makna tersendiri bagi para pimpinan BPK RI, karena merupakan tahun pertama masa bhakti Anggota BPK untuk mengawal mandat konstitusi yaitu mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kepemimpinan BPK saat ini memiliki arah baru, yaitu melakukan upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dengan asas kolegial.
Selama ini, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, BPK telah berinisiatif untuk melakukan beyond the call of duty yang secara tidak langsung berhasil meningkatkan kinerja pemerintah dalam bidang pertanggungjawaban keuangan negara. Inisiatif ini akan tetap dilaksanakan, dengan meningkatkan sinergi bersama pihak-pihak terkait yaitu lembaga-lembaga negara dan aparat pemeriksa/pengawas lainnya. Selain itu juga mengembangkan link and match data dan informasi yang dimiliki auditee dengan proses pemeriksaan BPK.
Sinergi itu dapat dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi bersama pemerintah untuk memperluas cakupan pemeriksaan melalui pemeriksaan yang bekerja untuk dan atas nama BPK, KAP, serta APIP. Sinergi yang juga penting adalah dengan mengembangkan pola hubungan data dan informasi dengan auditee untuk menciptakan suatu pusat data BPK. Strategi link and match diawali dengan mengidentifikasikan sumber informasi apa yang diperlukan BPK dari berbagai lembaga/kementerian atau badan. Data ini dapat berupa data finansial maupun non finansial yang diolah serta digunakan dalam proses pemeriksaan secara elektronis.
Hasil pengolahan tersebut dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh dari entitas yang diperiksa. Kedua upaya ini akan mendorong proses pemeriksaan lebih efektif karena dari awal BPK sudah dapat mengetahui potensi risiko yang mungkin terjadi pada auditee. Kedepan, strategi ini dapat dikemas dalam metode pemeriksaan berbasis elektronik atau e-audit. Kepemimpinan BPK yang baru juga akan melanjutkan kebijakan yang sudah dilakukan kepemimpinan BPK sebelumnya.
Tantangan kepemimpinan BPK yang baru pada awal masa jabatannya juga termasuk Kasus Bank Century yang walaupun berisiko tinggi, diselesaikan oleh BPK sesegera mungkin secara independen, berintegrasi dan profesional. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Bank Century ini kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dengan membentuk Pansus Hak Angket dan penegak hukum (KPK, Kejagung dan Kepolisian) yang langsung melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan BPK.
Dalam perkembangannya, DPR meminta pemeriksaan lanjutan kepada BPK terkait aspek aliran dana kasus Bank Century. Saat ini, BPK masih menunggu diskusi lebih lanjut dengan Pansus Bank Century dan pihak-pihak terkait di antaranya Bank Indonesia dan PPATK mengenai aspek hukum pemeriksaan aliran dana Bank Century.
Seluruh upaya peningkatan sinergi dan pemeriksaan tersebut menandai peringatan 63 tahun BPK, yang hendak digunakan sebagai momen untuk semakin memantapkan independensi, integritas, dan profesionalisme BPK RI untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI
Makro Ekonomi Indonesia November 2009
December 11th, 2009
Indonesia inflasi bulan Oktober hanya naik 0,19% MoM ke 2.57%, di bawah konsensus target 2,83%. Yang lebih rendah dari inflasi yang diharapkan dipimpin oleh penurunan tajam dalam makanan MoM inflasi. Penurunan harga pangan inflasi untuk bulan ini sesuai dengan harapan diberikan akhir Idul Fitri, tapi kita agak terkejut bahwa penurunan antar kota-ongkos transportasi, bensin dan udara / kereta api tarif akan mengakibatkan deflasi pada komponen transportasi yang diberikan bahwa kita juga melihat kenaikan sederhana harga LPG, tarif tol, dan dunia yang lebih tinggi harga bahan bakar yang mungkin hanya sebagian diimbangi dampak positif dari kuat Rupiah.
BI mengatakan lebih rendah dari penurunan historis Oktober-09 inflasi tersebut didukung oleh IDR apresiasi dan ekspektasi inflasi menurun, tercermin dengan jatuh inflasi inti. BI kini menjadi lebih ramah tentang prospek inflasi untuk tahun ini, mengharapkan inflasi untuk datang lebih dekat ke “ujung bawah” dari 3,5-5,5% 2009 sasaran.
Sementara itu, dengan pandangan pada inflasi 2010F tetap tidak berubah dari terakhir bulan pernyataan kebijakan moneter, mengatakan mereka mengharapkan inflasi untuk kembali ke normal di kisaran 4-6% sejalan dengan kekuatan baru dalam negeri ekonomi dan harga komoditas. Secara keseluruhan, kami pikir pernyataan BI sebagian besar netral.
BI Rate
Bank Indonesia (BI) menilai kebijakannya kiri tidak berubah pada 6,50% untuk keempat pertemuan berturut-turut, sejalan dengan harapan.
Sementara keputusan dari BI rate sama sekali tidak mengejutkan, bahasa siaran pers mungkin telah datang sebagai kejutan bagi pelaku pasar yang mengharapkan Indonesia untuk menjadi penggerak awal sebagai bank sentral di Asia EM menormalkan tingkat kebijakan. Memang, dengan pandangan bahwa ekspektasi inflasi adalah melembut saat ini, dan kemudian bisa menurun lebih lanjut dalam jangka menengah, BI tampaknya tidak terburu-buru untuk memberi sinyal ke pasar bahwa itu akan meningkatkan tingkat kebijakan dalam waktu dekat.
FX
Mata uang Asia terjebak dalam kisaran ketat kemarin karena para investor kebijakan ditunggu sinyal dari bank sentral utama, sementara bank sentral di Indonesia telah dinodai menjual dolar untuk mendukung rupiah.
Pasar Ekuitas
Pasar saham Asia Tenggara sebagian besar lebih rendah kemarin setelah hati-hati prospek ekonomi dari U. S. Federal Reserve. Di Jakarta, profit-taking menyebabkan pasar jatuh 0,2% menjadi ditutup pada 2,367.21, dengan investor menurunkan saham pertambangan.
Asing menjual saham Indonesia lebih banyak daripada yang mereka beli di semua kecuali tiga dari 13 terakhir perdagangan hari, pemangkasan pembelian bersih untuk tahun ke $ 768 juta, sebagai tanda-tanda pemulihan ekonomi global telah kehilangan uap menahan permintaan untuk investasi berisiko.
Komoditi Pasar
Minyak mentah diperdagangkan mendekati $ 80 per barel di New York setelah jatuh kemarin di spekulasi bahwa laporan pemerintah akan menunjukkan bahwa pengangguran AS rate naik bulan lalu, menekan permintaan untuk produk-produk energi. Minyak menurun 1 persen kemarin keprihatinan bahwa Departemen Tenaga Kerja akan mengatakan Amerika Serikat Tingkat pengangguran meningkat hingga 26 tahun tinggi pada bulan Oktober. Jumlah ermintaan bahan bakar di empat minggu yang berakhir 30 Oktober adalah 4,5 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya
1 Barel : $ 78,55
BPK: Laporan Keuangan Daerah Memburuk
December 2nd, 2009
www.tribunjabar.co.id
JAKARTA, TRIBUN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian daerah sejumlah Rp 310,86 miliar pada semester II-2008. Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Anwar Nasution saat penyerahan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2008 kepada DPD, Jakarta, Senin (18/5).
Anwar memaparkan, pemeriksaan atas 191 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah menemukan 3.051 kasus senilai Rp 9,93 triliun terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 556 kasus senilai Rp 310,86 miliar merupakan kategori keuangan daerah,” kata Anwar.
Lebih jauh Anwar mengatakan, kualitas laporan keuangan daerah semakin memburuk. Buruknya kualitas laporan keuangan daerah tersebut ditunjukkan dari 191 LKPD yangg diperiksa, sebanyak 72 LKPD memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer, sebanyak 8 LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW), 110 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan hanya satu daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yakni Kabupaten Aceh Tengah.
“Pemeriksaan atas LKPD pada semester II-2008 merupakan pemeriksaan atas LKPD 2004-2007 yang terlambat diserahkan pemerintah daerah kepada BPK,” tuturnya.
