Diterbitkan oleh:
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran
Pada tanggal 23 Mei 2007, secara resmi pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2008 kepada DPR, yang kemudian akan dibahas bersama antara pemerintah Pusat dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun 2008 (RAPBN 2008). Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal tahun anggaran berikutnya disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan, hal ini sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2008 merupakan penjelasan pemerintah mengenai perkembangan ekonomi Indonesia dan hasil-hasil program kerja pemerintah tahun 2006-2007, serta arah kebijakan fiskal dan sasaran pembangunan ekonomi di tahun 2008. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan fiskal 2008 akan menjadi acuan bagi pemerintah dan DPR sebagai institusi yang memiliki hak budget untuk merumuskan kebijakan umum dan prioritas APBN 2008 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah 2008.
Sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana kerja Pemerintah 2008 (RKP 2008) melalui Perpres Nomor 18 tahun 2007, sasaran pembangunan ekonomi tahun 2008 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana meningkatakan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya.
Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi di tahun 2008, penetapan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal 2008 dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain yaitu kondisi perekonomian baik itu domestik, regional maupun ekonomi global di tahun 2006 dan kondisi di tahun 2007. Antisipasi terhadap kemungkinan potensi-potensi tantangan yang akan dihadapi perekonomian Indonesia di tahun 2008 juga menjadi variabel penting dalam menentukan langkah apa yang akan ditempuh pemerintah.
Sebagai modal bagi perekonomian 2008 untuk melangkah menuju sasarannya, dalam review perekonomian 2006 dan proyeksi tahun 2007, indikator perekonomian 2006-2007 memperlihatkan trend peningkatan yang ditandai antara lain yaitu
- Pertumbuhan PDB kuartal I 2007 yang mencapai 6,0% yaitu lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal I tahun 2006. Peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor,
- Realisasi investasi meningkat sejak kuartal 3 tahun 2006 dan tumbuh 60,24% untuk PMDN serta tumbuh 14, 96% untuk PMA,
- Inflasi terkendali dimana sampai dengan kuartal I mencapai 1,91 persen sementara itu di bulan April mencapai 1,76 persen. Penurunan ini terkait dengan harga beras yang mulai menurun,
- Nilai tukar rupiah stabil dan menguat dikisaran Rp9.000/USD,
- BI rate turun menjadi 8,75% pada bulan Mei dan cadangan devisa RI mencapai angka tertinggi sebesar USD 50,3 miliar.
Sementara itu, perekonomian Indonesia di tahun 2008 diprediksi akan menemui beberapa tantangan baik dari kondisi global/regional maupun kondisi dalam negeri sendiri. Tantangan tersebut antara lain yaitu perlambatan ekonomi regional maupun global, ketidakpastian harga minyak dan komoditi internasional serta ketidakstabilan pasar uang global. Dari dalam negeri, Indonesia menghadapi tantangan untuk dapat mengimplementasikan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi untuk menarik modal ke dalam negeri.
Dengan berbagai kondisi di atas, sasaran pembangunan ekonomi 2008 akan diejawantahkan pemerintah ke dalam tolak ukur pencapaian yaitu sasaran sasaran makro ekonomi dan sasaran sektoral pemerintah 2008 (seperti terlihat pada gambar di atas). Indikator makro 2008 yang akan diupayakan yaitu antara lain pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diproyeksikan berkisar pada angka 6,6% s/d 7,0% dan indikator ekonomi lainnya diharapkan dalam keadaan stabil, sedangkan sasaran sektoral antar lain yaitu pengangguran pada tahun 2008 diperkirakan dapat ditekan menjadi 8,0%-9,0% dan jumlah tingkat kemiskinan turun menjadi sekitar 15%-16,8%.
Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran indikator makro, dibutuhkan kebijakan, baik fiskal oleh pemerintah maupun moneter oleh BI. Kedua kebijakan tersebut harus dikoordinasikan dan diharmonisasikan secara maksimal. Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro terutama dalam menjaga indikator ekonomi inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan desentralisasi fiskal juga merupakan hal vital dalam mendukung pertumbuhan. Keserasian peraturan pusat dan daerah serta peningkatan pengelolaan APBD akan merangsang investasi untuk masuk ke daerah yang pada saatnya akan mendukung pertumbuhan secara agregat.
Kebijakan Fiskal dan RAPBN 2008
Berdasarkan sasaran asumsi dasar ekonomi makro dalam kerangka ekonomi makro, maka orientasi kebijakan fiskal diarahkan dari fase konsolidasi menuju kepada fase stimulus fiskal. Hal ini terlihat dari perkembangan defisit APBN yang menuju trend kenaikan, namun defisit tetap dikonsolidasikan dalam batas-batas aman sesuai amanat Undang-undang yaitu tidak melebihi angka 3 persen. Hal terpenting dari fase stimulus yaitu kualitas dalam membelanjakan uang (quality of spending) sehingga tepat guna. Defisit pada akhir tahun 2007 dan 2008 diperkirakan akan mencapai lebih dari 1,5 persen dari PDB. Defisit APBN dipengaruhi dari kebijakan penerimaan dan kebijakan belanja negara.
Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan yang akan ditempuh dalam tahun 2008 adalah mengupayakan peningkatan rasio perpajakan dari 13,4% di tahun 2007 menjadi 13,5% dari PDB di tahun 2008 sera mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBP. Upaya-upaya yang dilakukan untuk itu antara lain yaitu
- Perbaikan admistrasi dan pelayanan perpajakan,
- Penerapan pelaksanaan UU perpajakan yang baru,
- Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
Di sisi belanja negara, pada tahun 2008 arah kebijakan belanja pemerintah pusat difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja negara meliputi:
- Perencanaan yang tepat,
- Eksekusi anggaran yang prudent,
- Penggunaan pada kebutuhan yang prioritas dan emergency, dan
- Pencatatan dan pelaporan yang rapi dan disiplin.
Sedangkan untuk belanja ke daerah, pemerintah akan melakukan konsolidasi defisit APBN dan APBD untuk lebih memantapkan desentralisai fiskal. Hal ini ditujukan untuk:
- Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah;
- Meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah,
- Pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sudah menajadi urusan daerah ke DAK, dan
- Menghapus hold harmless sehingga pada tahun 2008 tidak dialokasikan Dana Penyesuaian.
Untuk menutupi defisit APBN 2008 yang diperkirakan masih berada pada angka diatas 1 % dari PDB, maka pemerintah tetap mengutamakan strategi pembiayaan yang murah dan rendah resiko. Dalam tahun 2008, kebijakan pembiayaan masih diprioritaskan dari sumber-sumber dana dalam negeri yaitu
- Rekening pemerintah,
- Penerbitan SBN rupiah,
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI),
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN) jangka pendek,
- Surat Berharga Negara (SBN) syariah.
Sedangkan sumber pembiayaan dari luar negeri akan berasal dari pinjaman program dan proyek dan penerbitan SBN valas. Dari semua upaya pembiayaan yang ditempuh, pemerintah tetap berkomitmen untuk menurunkan ratio utang Indonesia terhadap PDB menjadi sebesar 35,2% thd PDB pada tahun 2008, sebagaimana yang telah diupayakan pemerintah sejauh ini.
Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, pemerintah akan dihadapkan pada risiko fiskal. Resiko tersebut antara lain yaitu:
- resiko perubahan asumsi,
- risiko belanja negara akibat adanya tekanan terhadap belanja negara khususnya terhadap risiko bencana alam,
- risiko akibat dari dukungan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, dan
- risiko utang.
Segala perhitungan dan angka-angka sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam uapaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi di tahun 2008 merupakan angka-angka yang disusun dengan semangat kebersamaan dan optimisme, namun tetap dengan pertimbangan kondisi riil yang telah, sedang dan akan dihadapi. Kondisi krisis ekonomi yang pernah terjadi cukup memberikan pelajaran berharga untuk mengelola perekonomian Indonesia lebih baik lagi demi terwujudnya cita-cita nasional. Namun demikian, berbagai angka-angka maupun sasaran tersebut akan sia-sia tanpa dukungan dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Selamat berjuang!
